Polemik sepakbola antara Kemenpora dan PSSI telah merugikan para pelaku sepakbola. Pembekuan PSSI oleh Kemenpora lewat surat bernomor 01307 berbuntut pada terhentinya kompetisi karena tak mendapat izin keamanan, yang juga merupakan instruksi dari surat tersebut.
Pihak yang menggantungkan hidup pada sepakbola pun mengadu ke Komnas HAM agar surat pembekuan segera dicabut oleh Menpora Imam Nahrawi.
Mereka yang mendatangi Komnas HAM pada, Senin (27/7), antara lain seperti Rahmad Darmawan serta Tony Ho selaku pelatih, para perwakilan wasit, perangkat pertandingan hingga pedagang. Juga Ade Chandra, si pembuat petisi cabut pembekuan PSSI.
“Dengan berhentinya kompetisi, tentu berdampak pada penurunan kualitas skill dari pemain. Belum lagi dampak sosial yang terjadi. Ada 18 klub Indonesia Super League, 58 Divisi Utama dan ratusan klub dari Liga Nusantara. Ini berdampak bagi kurang lebih 17 ribu pemain yang harus kehilangan lapangan pekerjaan mereka,” urai RD dalam laporannya kepada pihak Komnas HAM.
Pelatih Persija Jakarta itu juga menjelaskan sejumlah kerugian bagi para pelaku sepakbola lain seperti pelatih, ofisial hingga untuk timnas Indonesia – yang kini dikucilkan dari pentas internasional karena FIFA memutuskan untuk mensuspensi Indonesia.
Ade Chandra datang mewakili pihak yang merasa hiburan mereka terampas karena matinya kompetisi. Itu pun yang mendorong Ade untuk membuat petisi cabut pembekuan PSSI – yang kini sudah ditanda tangani oleh lebih dari 4000 orang.
“Saya berinisiatif membuat petisi cabut pembekuan PSSI. Dan pagi tadi sudah mencapai 4000 lebih suara. Di sana juga ada tokoh-tokoh sepakbola yang ikut menandatangani seperti Indra Sjafri, Alfred Riedl dan para suporter yang merasa dirugikan. Saya sendiri merasa rugi karena hiburan saya seperti dirampas oleh Menpora,” bebernya.
Siane Indriani selaku komisioner Komnas HAM pun menerima laporan tersebut dan akan meneruskannya untuk dirumuskan dan disampaikan kepada Menpora. Komnas HAM pun sepakat bahwa kondisi ini telah merugikan banyak pihak dan harus segera dituntaskan.
“Mendengar laporan ini memang harus segera diselesaikan karena merugikan banyak orang. Kami akan rumuskan di Komnas Ham karena terdapat potensi pelanggaran HAM seperti kesejahteraan seseorang, pengembangan diri, informasi dan hiburan, serta keadilan,” tuturnya dalam sesi jumpa pers, usai menerima laporan.
Sumber: goal
Komentar