Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dihimbau untuk menyelesaikan masalah sepak bola nasional saat ini. Sedangkan Menpora Imam Nahrawi meski sudah didesak banyak pihak belum tersadar juga.
Mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar, mengakui imbauan dari berbagai pihak agar Menpora Imam Nahrawi mencabut SK pembekuan PSSI tidak membuahkan hasil.
“Saya kenal pak Jokowi saat menjabat Gubernur DKI yang tidak pernah menjelek-jelekkan Gubernur sebelumnya. Makanya, saya berani pasang badan saat Pilpres untuk membela Jokowi,” sebut Agung seperti dilansir situs pssi.org.
Mantan Menteri Perhubungan ini mengaku sangat mengagumi sosok Jokowi. Makanya, dia mendukung penuh mantan Walikota Solo itu mencalonkan diri sebagai Presiden saat Pemilihan Presiden 2014.
Dengan figur Jokowi itu, Agum berharap Menpora Imam Nahrawi agar tidak melakukan pendekatan kekuasaan dalam menangani masalah sepakbola.
“Saya meminta pak Jokowi untuk tidak membiarkan pembantunya dalam hal ini Menpora Imam Nahrawi melakukan pendekatan kekuasaan. Apalagi, main ancam membekukan KONI dan KOI,” tambahnya.
“Di era kompetisi ini, swasta harus banyak diberikan peran dalam membangun Indonesia. Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator,” tambahnya.
Dijelaskan Agum, Kemenpora tidak berkonflik dengan PSSI tetapi dengan aturan FIFA yang tidak memperkenankan intervensi pemerintah dalam sepakboLa.
“Bukan hanya SK pembekuan tetapi juga pembentukan Tim Transisi yang dilakukan Imam Nahrawi itu sudah jelas melanggar aturan FIFA. Makanya, saya mengatakan Kemenpora berkonflik dengan aturan FIFA,” tandasnya.
Dampak dari SK pembekuan itu bukan hanya menghilangkan pekerjaan pelaku sepak bola tetapi masyarakat terkait.
“Saya sedih sudah banyak korban dari SK pembekuan itu. Persoalan ini harus segera diselesaikan sehingga mereka bisa kembali mendapat penghasilan dan prestasi sepak bola Indonesia bisa dibangun kembali,” tandasnya.
Seperti diketahui, pihak-pihak yang mendesak Menpora itu antara lain, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Komnas HAM. “Semua sudah meminta SK pembekuan tetapi tetap saja tidak dilakukan. Sekarang, saya meminta Pak Jokowi menyelesaikannya,” tutup Agum Gumelar di Jakarta, Jumat (14/8/2015) lalu.
Editor: Indra
Sumber: pssi
Komentar