ACEHFOOTBALL.net — Ketua PSSI Aceh terpilih, Nazir Adam, meminta PSSI Pusat menilai keabsahan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Aceh pada 3 Oktober 2026 berdasarkan Statuta PSSI, kewenangan organisasi, dan prosedur pemilihan.
Menurutnya, surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI tertanggal 24 September 2026 tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan kongres tersebut tidak sah.
“Statuta harus menjadi panglima, bukan surat administratif. Kewenangan harus dibuktikan, bukan sekadar diasumsikan. Dan hak anggota harus dilindungi, bukan dikorbankan oleh ketidakpastian organisasi,” ujar Nazir di Banda Aceh, Ahad (11/10/2026).
Nazir mengatakan, kedudukan Sekjen PSSI dalam administrasi organisasi tetap harus dihormati. Namun, menurutnya, setiap surat yang diterbitkan tidak otomatis menjadi keputusan final untuk menentukan sah atau tidaknya kongres.
Ia meminta surat tersebut diuji berdasarkan dasar kewenangan, ruang lingkup materi, prosedur penerbitan, dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai persetujuan atau prosedur kongres, ia meminta penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Nazir juga menegaskan bahwa kemungkinan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua PSSI Aceh harus dinilai berdasarkan dasar kewenangan, alasan, prosedur, dan dampaknya terhadap kepengurusan hasil kongres.
“Tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum, tidak ada pembatalan tanpa prosedur yang sah, dan tidak boleh ada penghilangan hak anggota hanya berdasarkan penafsiran sepihak,” katanya.
Minta Proses Pemilihan Diperiksa
Nazir menyebut Komite Pemilihan PSSI Aceh telah mengajukan surat terkait penyelenggaraan kongres pada 5 Agustus 2026. Menurut kronologi yang disampaikannya, permohonan rekomendasi atau persetujuan kepada PSSI Pusat belum mendapat tanggapan dalam jangka waktu yang diharapkan.
Karena itu, ia meminta surat Sekjen PSSI tertanggal 24 September 2026 dibaca bersama dokumen pengajuan kongres, korespondensi para pihak, tahapan pemilihan, ketentuan Statuta PSSI, dan fakta pelaksanaan kongres pada 3 Oktober 2026.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi Komite Pemilihan dalam menjalankan tugasnya. Jika terdapat dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan, menurutnya, pihak yang mempersoalkan harus menjelaskan aturan yang diduga dilanggar, bentuk pelanggaran, serta prosedur penyelesaiannya.
“Tidak cukup hanya menyatakan tidak sah. Dasar hukum, fakta, dan prosedurnya harus dibuktikan,” ujarnya.
Nazir menilai, setiap keputusan yang berdampak pada pengakuan atau penolakan hasil kongres harus mempertimbangkan hak anggota, kepastian hukum, kesinambungan organisasi, dan legitimasi kepemimpinan.
Minta PSSI Pusat Beri Kepastian
Nazir mengatakan laporan hasil Kongres Biasa Pemilihan PSSI Aceh pada 3 Oktober 2026 telah disampaikan kepada PSSI Pusat. Ia meminta federasi segera memberikan kepastian berdasarkan Statuta dan mekanisme organisasi yang berlaku.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jabatan Ketua PSSI Aceh, tetapi juga penerapan aturan, batas kewenangan, dan perlindungan hak anggota.
Ia meminta setiap dugaan intervensi atau kepentingan dalam penyelenggaraan kongres diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diverifikasi. Ia juga mengajak seluruh pihak menyelesaikan persoalan melalui mekanisme organisasi dan hukum yang berlaku.
“Sepak bola tidak boleh dikelola berdasarkan kehendak kepentingan perseorangan atau golongan. Organisasi harus berjalan berdasarkan aturan, jabatan harus diperoleh melalui mekanisme yang sah, dan hak anggota harus dilindungi,” ujarnya.
Nazir menegaskan akan terus memperjuangkan penyelesaian persoalan kongres secara terbuka dan sesuai Statuta PSSI.
“Kongres harus dinilai berdasarkan Statuta dan fakta, bukan semata-mata berdasarkan surat dan kepentingan,” katanya. [rl]
