ACEHFOOTBALL — Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan pihaknya tetap berupaya agar event MotoGP 2017 tetap bisa digelar di Indonesia.
Salah satu bentuk upayanya adalah melakukan pertemuan dengan Dorna Sport pada Rabu (3/2) mendatang di kantornya.
“Kami tetap berusaha jadi (digelar), karena apapun ini sudah menjadi harapan publik,” kata Imam, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016).
“Sekarang tinggal masalah infrastruktur saja, mau bangun baru apa pakai Sentul. Karena saya kira awalnya tetap berharap di Sentul karena (sirkuit) itu yang sudah siap. Tapi karena APBN tidak mungkin masuk ke sana, berarti Sentul harus cari opsi lain. Tidak harus APBN, yang penting ada dukungan dari pemerintah. Mungkin ingin membangun infrastrukturnya (Sentul)dengan melibatkan swasta,” tambahnya.
“Makanya hari Rabu nanti kami akan bertemu dengan pihak di sini (Kemenpora). Saya akan coba jelaskan. Katakanlah Dorna memaklumi bahwa pemerintah membangun baru dengan timeline yang cukup ketat, misalnya sampai kira-kira diselenggarakannya MotoGP, ya akan kami lakukan,” ungkap dia.
Rencana menggelar MotoGP 2017 diumumkan pemerintah Indonesia pada Oktober 2015, setelah Dorna menawari kesempatan itu, dan mereka menerimanya.
Namun, baru-baru ini Kementerian Pemuda dan Olahraga memberi isyarat kebalikan. Pada hari Rabu (25/1) mereka menyatakan MotoGP 2017 dipastikan tidak jadi digelar di Sirkuit Sentul — dengan alasan tidak mau mengeluarkan dana APBN terlalu besar – namun memunculkan opsi membangun sirkuit baru.
Dua hari kemudian Kemenpora, melalui juru bicaranya, Gatot S. Dewa Broto, mengeluarkan pernyataan baru, dengan mengutip Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, yang meminta MotoGP 2017 agar ditinjau kembali.
Pihak Sentul sendiri menyatakan semua bergantung pemerintah. Namun mereka menegaskan, pihaknya sudah sangat siap menjadi venue balapan paling bergengsi itu, termasuk tanpa membebani uang negara, karena hal itu telah pula mereka tuangkan ke dalam masterplan yang sudah diserahkan kepada Kemenpora.
“Bukan, APBN-nya yang tidak mungkin, ini sudah dikaji lama oleh Kementerian Keuangan dan BPKP,” tukas Imam.
Editor: Indra
Sumber: Antara
———-
Komentar