PSSI menegaskan bahwa tidak butuh campur tangan dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk bisa menggulirkan kembali kompetisi Indonesia Super League, Oktober mendatang.
BOPI sebelumnya memberikan peringatan bahwa rekomendasi mereka dibutuhkan oleh PSSI sebagai syarat mengantongi izin keamanan dari Kepolisian. Namun, berpegang pada undang-undang SKN, PSSI memberi penjelasan bahwa federasi tidak memerlukan BOPI untuk melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi.
“Ada informasi bahwa BOPI harus dilibatkan, bahkan PT Liga Indonesia (operator kompetisi) tidak bisa menggelar jika di bawah PSSI. Jadi, kami harus meluruskan. Yang pertama, dalam kompetisi terutama sepakbola tidak perlu melibatkan BOPI. Itu tertera dalam undang-undang dan dijelaskan juga bahwa kompetisi sepakbola harus digelar di bawah PSSI,” buka Tommy Welly, juru bicara PSSI, kepada media, Rabu (5/8/2015).
“Harus kami tegaskan bahwa, kompetisi PSSI yang akan kita gulirkan memang tidak perlu keterlibatan BOPI. Karena, sesuai dengan SKN, verifikasi dan rekomendasi hanya dikeluarkan oleh federasi,” sambung pria yang karib disapa Towel itu.
Undang-undang yang dimaksud oleh PSSI adalah Peraturan Pemerintah 16/2007 tentang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 29 ayat 2 UU SKN dan dipertegas dengan Pasal 51 ayat 2 UU SKN. Poin dari undang-undang tersebut adalah menegaskan bahwa yang berhak melakukan verifikasi dan memberi rekomendasi adalah induk cabang olahraga, dalam hal ini PSSI.
PSSI pun menyebut BOPI hanya jadi perpanjangan birokrasi yang dikhawatirkan mempersulit urusan kegiatan. Bahkan bisa berakibat pada terjadinya dualisme kompetisi seperti zaman Indonesian Premier League.
“Jika menelaah secara historis, BOPI itu tidak diperlukan jika ada cabang olahraganya. Bahkan keberadaan BOPI bisa membuka peluang adanya breakaway league. Seperti waktu itu IPL muncul, rekomendasinya dari BOPI,” tandas Towel.
“BOPI ini memperepanjang rantai birokrasi, jika diperhatikan BOPI ini selalu menyatakan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah. Jika tidak menuruti BOPI maka dianggap melanggar Pemerintah. Padahal posisi BOPI harusnya independen, jika menyangkut Pemerintah maka tidak independen,” sambut direktur hukum PSSI, Aristo Pangaribuan.
“BOPI tidak punya prosedur verifikasi klub yang baku, mereka mengakui itu. Bahkan mereka memakai dasar verifikasi dari PSSI,” beber Aristo menguraikan pengakuan BOPI di sidang PTUN lalu.
Sumber: goal
Komentar